Insiden unik terjadi sebelum pelaksanaan sidang paripurna pembahasan APBD Kaimana tahun 2012 di Gedung DPRD Kaimana, Papua Barat. Seorang anggota Komisi B DPRD Kaimana, Arsyad Laway, tiba-tiba menerobos ruang sidang dengan mengendarai sebuah sepeda motor ke tengah ruangan.
Tak hanya sampai di situ, Arsyad yang membawa Yamaha Yupiter bernomor polisi DS 3350 N itu langsung memarkir kendaraan pribadinya di depan meja pimpinan. Padahal sidang sudah dihadiri sebagian besar anggota DPRD dan para tamu undangan.
Kejadian yang berlangsung secara tiba-tiba itu terjadi, Rabu pagi. Sontak aksi anggota Fraksi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) ini mengagetkan semua tamu dan undangan.
Setelah memarkir sepeda motornya di depan meja pimpinan dewan, Arsyad pergi begitu saja. Melihat kejadian itu, sejumlah anggota Satpol PP mengeluarkan sepeda motor itu dari dalam ruang sidang. Walau sempat terjadi sedikit keributan karena insiden, sidang anggaran tetap digelar.
Apa yang membuat Arysad nekad? Dia rupanya kesal dengan kinerja Sekretaris Dewan dan monopoli sejumlah anggota DPRD terhadap fasilitas yang disediakan. Sejak diangkat menjadi anggota DPRD Kaimana, Arsyad mengaku tidak pernah merasakan manfaat mobil dinas DPRD.
"Mobil dinas yang diberikan negara seharusnya untuk kepentingan dinas, bukan untuk pribadi. Yang lain boleh seenaknya menggunakan fasilitas negara. Sementara kami yang juga notabene anggota dewan tidak? Di mana rasa keadilan itu?" ujar Arsyad dengan nada kesal saat dihubungi, Kamis 2 Februari 2012.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaimana, Leonard Pattinama, SE yang dikonfirmasi secara terpisah mengungkapkan penyesalannya terhadap insiden itu.
"Kejadian ini wajar, sebagai akumulasi kekecewaan para wakil rakyat, karena tidak pernah menggunakan fasilitas mobil dinas yang diberikan negara. Ada yang melakukan monopoli, sehingga banyak di antara wakil rakyat ke kantor harus menggunakan ojek," kesal Leonard.
Terkait dengan insiden itu, Leonard pun mengusulkan agar pemerintah daerah menertibkan kendaraan dinas yang digunakan pejabat lain di daerah ini. Menurut dia, semestinya kendaraan dinas dipergunakan untuk menunjang pekerjaan kedinasan.
"Bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Kami minta kepada pemerintah untuk segera menertibkan hal ini," tegasnya. Leonard juga menyebutkan, ada pejabat yang hanya kepada bidang di lingkup Pemkab Kaimana, memiliki dua mobil dinas. Sementara dewan, selama ini tidak diberikan fasilitas yang memadai.
Padahal, lanjut dia, setiap tahun anggaran, pengadaan mobil terus dilakukan oleh masing-masing. Dewan ingin ada pemerataan dan keadilan dalam hal ini.
"Sebagai pimpinan dewan, persoalan ini akan disampaikan kepada Ketua DPRD dan Sekretaris Dewan, untuk lebih memperhatikan hal ini. Sehingga ke depannya, insiden seperti ini, jangan sampai terulang kembali," ujar Leonard.
0 komentar:
Posting Komentar