Biaya bagi calon gubernur yang akan maju di Pilgub Sulsel dipastikan akan naik dibanding Pilgub periode lalu. Bahkan, untuk biaya satu kursi dukungan parpol, bisa mencapai angka Rp 1 miliar. Kebutuhan dana untuk setiap kandidat semakin besar, lantaran harus mengeluarkan biaya mahar parpol guna menjadi kendaraan yang akan digunakan di Pilgub, yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding periode lalu. Berbagai sumber menyebutkan jika mahar untuk pilgub periode lalu hanya sekitar Rp 350 juta per satu kursi, maka pada pilgub kali ini bisa mencapai Rp 1 miliar untuk satu kursi.
Sebagai gambaran, seorang calon gubernur di Sulsel yang akan maju lewat jalur parpol, maka harus didukung minimal 12 kursi di DPRD Sulsel. Ini berarti, bagi calon gubernur yang tidak memiliki parpol, maka harus menyiapkan anggaran Rp 12 miliar, khusus untuk mendapat dukungan dari parpol. Belum lagi biaya lain-lain yang jumlahnya jauh lebih besar, seperti biaya sosialisasi, konsolidasi, hingga pemasangan iklan di media massa.
Direktur eksekutif PT Lingkaran Jurnal Indonesia (LJI) Basri Kajang mengakui jika harga parpol cukup mahal dan bervariasi, tergantung perolehan kursinya di parlemen. "Untuk pilgub diestimasikan antara Rp 350 juta hingga Rp 500 juta, bahkan jika kandidat yang bermodal besar tentu mampu membeli hingga Rp 1 miliar setiap kursi parpol," ucap Basri, Rabu (1/2).
Besarnya penawaran harga setiap kursi juga bergantung potensi dan posisi setiap kandidat untuk memenangkan pilgub. "Sebuah parpol pun dapat memasang mahar yang sangat tinggi apabila partainya sebagai penentu apakah kandidat tersebut dapat maju atau tidak," jelasnya.
Hanya saja, Basri tidak sependapat dengan biaya sebesar itu, karena membatasi bagi kandidat yang tidak memiliki modal sebesar itu. "Selain itu mahar parpol sudah tidak bagus karena menjadi kebiasaan buruk dan merugikan bagi kandidat yang memiliki potensi terpaksa mundur karena tak cukup uang."
Hampir senada diungkapkan Direktur Adiyaksa Supporting House, Irfan AB bahwa besarnya kebutuhan dana untuk kandidat gubernur tergantung pada langkah dan strategi setiap kandidat. Meski tidak memiliki parameternya, namun untuk mengukur besarnya kebutuhan ditentukan banyak faktor, termasuk apakah dia punya parpol atau tidak. "Kalau tidak, tentu kandidat harus menyiapkan mahar parpol yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar," jelas Irfan.
Soal mahar partai, koordinator koalisi parpol nonparlemen, Saelan Moka yang dikonfirmasi tidak membantah. Hanya saja, soal besarnya mahar, tergantung kesepakatan koalisi. "Partai kan memiliki mesin politik tersendiri, tentu membutuhkan biaya operasional untuk mensosialisasikan kandidat yang akan diusungnya," jelasnya.
Berbeda dengan Sekretaris DPW PAN Sulsel, Bukhari Kahar Muzakkar yang mengaku tidak sependapat dengan istilah mahar untuk pintu parpol. Apalagi, katanya, di PAN tidak mengenal istilah uang mahar parpol. "PAN tidak mengenal istilah mahar, apalagi pemilihannya bukan di legislatif," ucap Bukhari, Rabu (1/2).
Ketua Komisi C DPRD Sulsel ini bahkan menegaskan bahwa ada wanti-wanti yang disampaikan DPP PAN yang mengharamkan bicara harga pintu atau mahar untuk urusan Pilkada. "Entahlah kalau partai lain," sindirnya.
Seperti diberitakan harian ini kemarin, biaya politik untuk calon gubernur memang cukup tinggi. Seorang kandidat sedikitnya harus menyiapkan anggaran hingga lebih dari Rp 100 miliar. Anggaran itu di antaranya untuk alat peraga (baliho kecil, baliho sedang, baliho besar, stiker, pamplet, dan lain-lain): Rp 40 miliar, untuk "beli" 12 kursi partai: Rp 4,2 miliar (bila satu kuarsi seharga Rp 350 juta), konsultan atau survei: Rp 1 miliar, konsolidasi pemenangan: Rp 14,24 miliar, akomodasi dan konsumsi tim pemenangan Rp 79 miliar. Ini belum termasuk anggaran honor tim pemenangan (kalau ada), artis, panggung, sound sistem, pemasangan iklan di media cetak maupun media elektronik.
Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, sebelumnya memperkirakan bahwa anggaran seorang calon gubernur tidak jauh beda dengan anggaran yang diajukan oleh KPU setempat. Bila KPU Sulsel mengusulkan anggaran Pilgub sebesar Rp 336 miliar, maka seorang calon gubernur pun harus menyiapkan anggaran tidak jauh dari jumlah itu. "Anggaran yang dibutuhkan seorang kandidat biasanya tidak jauh beda dengan anggaran yang ditetapkan oleh KPU setempat," katanya.
Terpisah, Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah (KPPUD) Partai Demokrat Sulsel, Andi Januar Jauri Dharwis juga tidak dapat memberikan estimasi anggaran yang akan disiapkan IAS di Pilgub nanti. Hanya saja jika diasumsikan setiap kabupaten/kota diberi budget Rp 5 miliar, maka tentu kandidat akan menyiapkan Rp 120 miliar untuk 24 kabupaten dan kota. "Contohnya, apabila setiap kabupaten dan kota mengajukan anggaran pemenangan sebesar Rp 5 miliar, maka akan mencapai Rp 120 miliar yang dibutuhkan," ucap Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel ini.
0 komentar:
Posting Komentar